Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan

|

1.         Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD di bidang pelayanan kesehatan hewan mengacu kepada rencana strategis Dinas;

2.         Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD dengan unit kerja terkait.

3.         Penyelenggaraan kegiatan UPTD dalam memberikan pelayanan Kesehatan hewan, pelaksanaan epidemiologic, kesiagaan darurat dan wabah penyakit.

4.         Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPTD.

5.         Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPTD serta urusan lainnya.

6.         Pembinaan kepegawaian terhadap staf di lingkungan UPTD;

7.         Menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan

8.         Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan

1.      Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD dibidang pembenihan ikan konsumsi mengacu pada Renstra Dinas.

2.      Pengoordinasian kegiatan UPTD dengan unit kerja terkait;

3.      Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

4.      Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan- permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas- tugas bidang lainnya.

5.      Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD.

6.      Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan.

7.      Pembinaan terhadap staf di lingkungan UPTD;

8.      Menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan

9.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan

1.      Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD di bidang pengelolaan RPH     mengacu Renstra Dinas;

2.      Pengadaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengelolaan RPH;

3.      Pelaksanan kebijakan teknis dinas urusan retribusi pengelolaan RPH;

4.      Perencanaan dan pelaksanaan teknis pengelolaan RPH;

5.      Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPTD;

6.      Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPTD serta urusan lainnya;

7.      Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas pengelola RPH;

8.      Penyelenggaraan hubungan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain;

9.      Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian hak dan kewajiban pemanfaatan RPH;

10.   Pembaharuan data terhadap pemanfaatan RPH;

11.   Pembinaan kepegawaian terhadap staf di lingkungan UPTD; dan

12.   Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan

Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan mengacu pada rencana strategis dinas.

Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang.

 Pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang.

 Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan perikanan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota.

Menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD bidang perikanan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kota.

Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan Wali Kota pada bidang perikanan

Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang

Pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, perikanan budidaya, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, pemasaran dan penyuluhan bidang perikanan.

Menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi perikanan.

Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan produksi dan budidaya perikanan.

Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan kawasan perikanan.

Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perikanan.

Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian plasma nutfah perikanan, pembenihan, pembudidayaan ikan, hama dan penyakit ikan, lembaga sertifikasi perbenihan ikan, mutu benih, pakan ikan, obat ikan, Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di unit pengolahan, alat trasportasi dan unit penyimpanan serta mutu ekspor hasil perikanan.

Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan.

Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang perikanan.

 Mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang perikanan.

Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang perindustrian pada dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang- undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perikanan.

Pembinaan sikap perilaku dan disipilin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada bidang perikanan.

Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggarakan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan.

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepala dinas sebagai pengguna anggaran pada dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan, triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan sekretariat pada dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perikanan kepada atasan

Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

|

1.    Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peternakan mengacu pada rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.    Menyiapkan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan - permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan produksi, bina usaha dan penyuluhan peternakan.

3.    Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi Peternakan.

4.    Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Peternakan.

5.    Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan produksi, bina usaha dan penyuluhan peternakan.

6.    Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peternakan.

7.    Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

8.    Menyusun konsep penetapan kebijakan teknologi anjuran dan pengaturan serta pengawasan sarana dan prasarana peternakan.

9.    Melaksanakan penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak pemerintah.

10.  Melaksanakan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota dan pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.

11.  Melaksanakan bimbingan dan penerapan kebijakan, produksi dan bahan baku, penerapan teknologi, standar Pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak (pakan jadi, tambahan dan pelengkap pengganti), pengawasan kebun hijauan pakan ternak.

12.  Melaksanakan kegiatan pengawasan, standard hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perternakan, rumah potong hewan dan peredaran produk asal hewan dan hasil pakan asal hewan serta pembinaan kesehatan masyarakat veteriner.

13.  Melakukan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan organism penggangu ternak dan penyakit ternak.

14.  Melaksanakan rekomendasi usulan kebijakan sector peternakan, koordinasi, system manajemen kelembagaan, akreditasi dan sertifikasi, aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi sektor peternakan dan rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.

15.  Melaksanakan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi, program pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor peternakan.

16.  Mengoordinasikan, memandukan, menyelaraskan, dan menyetarakan kebijakan dan kegiatan pengembangan peternakan.

17.  Melaksanakan diklat sumberdaya manusia, aparat peternakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak.

18.  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan kebijakan, penerapan teknologi bidang peternakan.

19.  Melaksanakan pengawasan pembibitan ternak.

20.  Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang peternakan.

21.  Melaksanakan dukungan dan fasilitasi kegiatan promosi, perizinan dan pemasaran peternakan.

22.  Melaksanakan pengawasan peredaran ternak.

23.  Melaksanakan penerapan kebijakan, pedoman, bimbingan pengembangan, pengawasan dan pemanfaatan pembiayaan usaha agribisnis peternakan.

24.  Melaksanakan kebijakan, pemantauan, bimbingan dan evaluasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

25.  Melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan, pemberian rekomendasi ijin usahabudi daya peternakan, pasar hewan, ijin pengembangan, pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan.

26.  Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Peternakan.

27.  Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Peternakan.

28.  Melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

29.  Pembinaan, pemantauan dan pengawasan registrasi hasil bibit, sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.

30.  Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman, standar-standar pembinaan usaha, pelaksanaan bimbingan, pemantauan, dan bimbingan peningkatan mutu dan pengawasan lembaga sistem mutu produk.

31.  Pengawasan sanitasi manajemen peternakan.

32.  Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha dan pembangunan sarana fisik, penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan.

33.  Melaksanakan fasilitasi pemasaran, promosi komoditas hasil peternakan dan penyebar luasan informasi pasar ternak.

34.  Mengelola sistem informasi dan statistik peternakan.

35.  Pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada seksi peternakan.

36.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periode hasil kegiatan seksi Peternakan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan Pertanian

|

1.    Menyusun rencana kerja bidang ketahanan pangan mengacu pada Rencana Strategis dinas.

2.    Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

3.    Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

4.    Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5.    Merencanakan kebutuhan serta penyediaan prasarana dan sarana di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

6.    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

7.    Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

8.    Merencanakan dan pelaksanaan pengawasan peredaran sarana pertanian.

9.    Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman.

10.  Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencanaalam bidang pertanian.

11.  Melaksanakan Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

12.  Memberikan bimbingan teknis dan supervise dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

13.  Memberikan rekomendasi izin usaha teknis dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

14.  Menyiapkan pemantapan program dibidang Ketahanan Pangandan Pertanian.

15.  Menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

16.  Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

17.  Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

18.  Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

19.  Melaporkan secara periodik hasil kegiatan bidang.

20.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas

1.         Merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan Dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2.         Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan dalam rangka kelancaran tugas.

3.         Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD kota.

4.         Menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Wali Kota.

5.         Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota pada bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

6.         Mengkoordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas bidang pangan pertanian, peternakan dan perikanna sebagai pertanggung jawaban kepada Wali Kota.

7.         Mengelola dan menganalisa ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alattulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

8.         Mengendalikan dan mengevaluasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

9.         Melaksanakan tugas-tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

10.      Mengoordinasikan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

11.      Menyelia bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

12.      Mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas KetahananPangan, Pertanian, dan Perikanan.

13.      Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat secara mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14.      Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau provinsi setiap tri wulan dan akhir tahun anggaran kepada walikota melalui

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan.

15.      Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggung jawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang akan disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

16.      Mengoordinasikan bidang lingkup D inas Ketahanan Pangan, P ertanian dan Perikanan untuk bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kota yang ditugas pembantuankan kepada kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya.

17.      Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

18.      Memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan.

19.      Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20.    Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.

21.      Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier.

22.      Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan.

23.      Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Dinas

perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

pelaksanaan administrasi Dinas

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.    Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

2.   Menyelenggarakan penyiapan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

3.      Menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota.

4.      Menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kota.

5.      Menyelenggarakan pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

6.      Menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota.

7.      Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

8.      Merumuskan Kebijakan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

9.      Merumuskan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan.

10.  Merumuskan kebijakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi.

11.   Merumuskan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan.

12.   Menetapkan pasokan dan harga pangan.

13.   Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

14.   Mengembangkan pengelolaan cadangan pangan kota.

15.  Menetapkan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

16.   Merumuskan kebijakan program penyuluhan.

17.   Menetapkan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

18.   Penataan prasarana pertanian.

19.   Menetapkan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.

20.   Mengembangkan penanganan kerawanan pangan kota.

21.   Menyelenggarakan kebutuhan sarana produksi bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

22.   Mengembangkan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam kota.

23.   Pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan dan perikanan.

24.   Menetapkan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kota.

25.   Pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

26.   Menetapkan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.

27.   Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan.

28.   Menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

29.   Menetapkan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kota.

30.   Pengendalian dan penanggulangan bencana alam bidang pertanian, peternakan dan perikanan

31.   Menyelenggarakan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

32.   Mengembangkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

33.   Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian.

34.   Mengembangkan pengelolaan SDG hewan dalam kota.

35.   Mengembangkan sarana pertanian, menetapkan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kota.

36.   Mengembangkan lahan penggembalaan umum.

37.   Menetapkan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kota.

38.   Membina pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

39.   Mengembangkan Pengelolaan pembudidayaan ikan.

40.   Menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

41.   Menetapkan    penjaminan    kesehatan    hewan,    penutupan    dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kota.

42.   Menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil dalam kota.

43.   Mengembangkan pengawasan pemasukan hewan     dan     produk hewan ke Daerah kabupaten/kota lain, serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari dalam kota.

44.   Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, perikanan dan peternakan.

45.   Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kota.

46.   Pembinaan kelembagaan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

47.   Menetapkan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

48.   Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

49.   Menetapkan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

50.   Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.

51.   Mengembangkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kota.

52.  Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, bidang perikanan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

53.   Menetapkan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kota.

54.   Melaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.

55.   Menetapkan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

56.   Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

57.   Menetapkan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan

58.   Melaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya

59.   Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada dinas

60.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.